Merasa "Dizolimi", UN Swissindo Datangi Dua Kantor Media

Muh. Akmal (kiri), La Ceni Kalean (kanan)

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Pengurus UN Swissindo Sulsel mendatangi dua kantor media di Makassar menyusul pemberitaan oleh dua media tersebut yang dinilai tidak berimbang dan menyudutkan pihaknya.

Kamis (11/8/2016) kemarin, pengurus lembaga yang masih asing bagi mayoritas warga masyarakat itu mendatangi kantor salah satu media cetak terkait pemberitaan yang dinilainya sepihak yang terbit sehari sebelumnya. Kemudian Jumat (12/8/2016) mendatangi juga kantor salah satu media televisi terkait tayangan perbincangan yang menghadirkan pihak otoritas Jasa keuangan (OJK), perbankan, dan kepolisian tanpa menghadirkan pihak UN Swissindo Sulsel yang tayang sehari sebelumnya.

Inti dari kedua pemberitaan tersebut yakni himbauan agar warga masyarakat berhati-hati menyikapi adanya tawaran pelunasan utang nasabah di bank oleh lembaga tertentu.

Meski pemberitaan media cetak dan tayangan media televisi tersebut tidak menyebutkan secara jelas nama UN Swissindo sebagai objek sorotan, namun pengurus UN Swissindo Sulsel merasa yakin bahwa pihaknya yang menjadi fokus sorotan.

Atas pemberitaan tersebut, pengurus UN Swissindo Sulsel yang terdiri dari kordinator La Ceni Kalean, Sekretaris Muh. Akmal, Bendahara Nurkhadijah, dan auditor eksternal Haris Baginda disertai puluhan massa mengunjungi masing-masing kantor media tersebut pada waktu yang berbeda untuk memberikan klarifikasi sebagai hak jawab.

Hak jawabnya tersebut telah termuat di media cetak, sedangkan hak jawabnya di media televisi masih menunggu jadwal tayang.

Kepada wartawan yang mewawancarainya, La Ceni Kalean menjelaskan tentang UN Swissindo beserta program-programnya, diantaranya membebaskan beban utang rakyat Indonesia, memberikan voucher human obligation atau jaminan hidup setiap bulan kepada setiap rakyat pemilik e-KTP mahasiswa dan pelajar dengan jumlah yang bervariasi, dan pembangunasn infrastruktur dari Sabang sampai Merauke didanai oleh UN Swissindo.

"Dana UN Swissindo akan diserahkan kepada pemerintah lalu pengawasannya oleh UN Swissindo sendiri. Dan jika hal itu tidak diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh pemerintah maka UN Swissindo sendiri yang mengumumkannya lalu berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah," jelas La Ceni.

Terkait pemberitaan tv tersebut, Sekretaris UN Swissindo Sulsel, Muh. Akmal, menjelaskan kedatangannya untuk merespon tayangan yang dinilai tidak fair dan menyudutkan.

"Mestinya ketika membuat acara seperti itu hendaknya dihadirkan semua pihak yang pro dan kontra sehingga elok acara itu," kata Akmal.

Menanggapi soal tudingan pemberitaan sepihak itu, praktisi pers di Makassar menilai apa yang dilakukan oleh kedua media tersebut tidak menyalahi aturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebab pihak yang merasa dirugikan sudah diberi ruang untuk menjawab dan hak jawabnya itu sudah terakomodir.

Laporan: Sambar
Editor: Iskandar.