UN Swissindo Kian Gencar Sosialisasi di Sulsel, Nasabah Debitur Bank Sepakat Stop Bayar Utang

Sosialisasi UN Swissindo di rumah warga

GOWA - KOMANDOPLUS : Kalangan perbankan di Sulawesi Selatan dipastikan terancam gusar lantaran nasabah debiturnya bersikap berhenti bayar angsuran kredit menyusul gencarnya sosialisasi pihak UN Swissindo yang menginformasikan bahwa utang rakyat Indonesia di bank telah dibayarkan sejak 4 Feberuari 2016.

Ratusan warga masyarakat dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) diantaranya kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar, dan kabupaten Sinjai telah mengikuti kegiatan sosialisasi tim UN Swissindo. Mereka memperoleh informasi bahwa UN Swissindo telah menitipkan dananya di Bank Indonesia dan 6 Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) senilai US$ 6.1 triliun untuk membebaskan utang rakyat Indonesia baik yang di bank maupun di perusahaan leasing sejak 4 Feberuari 2016 silam. Mereka adalah mayoritas nasabah debitur aktif dari berbagai bank.

Setelah mendengarkan penjelasan informasi yang disampaikan oleh tim SOE Swissindo Sulsel, La Ceni Kalean dan Nurhadijah, nasabah bank yang berasal dari kalangan guru, wiraswasta, dan tokoh masyarakat itu mengapresiasi, mendukung bahkan segera menyikapinya untuk segera berhenti melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya.

Sebagaimana sosilisasi itu yang berlangsung di sebuah rumah warga di Jl. Baso Dg. Ngawing Allatappampang Pallangga Gowa, Jumat (15/7/2016), sedikitnya lima puluh orang nasabah debitur bank yang masih aktif menyatakan akan berhenti membayar angsuran kreditnya sebab telah memegang dokumen pembebasan utang oleh UN Swissindo yang ditandai dengan dokumen tersebut telah sampai di tangannya sebagai bukti pelunasan kredit di bank.

Pertanyaan yang kerap menyertai sosialisasi tersebut yakni warga masyarakat mempertanyakan bagaimana mekanisme proses yang terjadi sehingga utang nasabah bank dapat terbayar lunas oleh UN Swissindo. Menjawab pertanyaan itu, tim SOE UN Swissindo Sulsel, La Ceni kalean, mengagendakan kegiatan sosialisasi terpusat dengan mendatangkan tim UN Swissindo Pusat yang akan menjelaskan mengenai ihwal tersebut dengan mengundang para pimpinan kalangan perbankan, OJK, perusahaan leasing, para pejabat tinggi pemerintah daerah Sulsel, TNI, Polda Sulsel, .

"Saya cuma mensosialisasikan kepada masyarakat soal informasi tentang UN Swissindo. Dan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu melainkan kewenangan tim Pusat UN Swissindo sendiri," ujar La Ceni Kalean.

Sementara itu, menurut pemantauan, kalangan perbankan tampaknya gusar sebab belum memahami keberadaan UN Swissindo terlebih mau menerima kebenaran informasinya bahwa kredit nasabahnya yang masih sedang berjalan itu sudah terbayar lunas.

Sikap pihak perbankan pun bervariasi menanggapinya, ada yang menyambutnya dengan senang hati ada pula yang menolak mentah-mentah. Seperti halnya di BRI Cabang Sinjai, dokumen klarifikasi pembebasan utang yang diserahkan oleh UN Swissindo dua kali dan dua kali pula ditolak kepala BRI setempat sambil tetap memproses agunan nasabahnya (Nasabah Anti, maksudnya, red) sebagaimana aturan BRI pusat.

Lain halnya di BTPN Takalar. Kepala BTPN Takalat justru tampak mengapresiasi informasi itu. "Oh ini baik, bisa makmur bangsa Indonesia. Tapi tunggu saya akan kordinasi ke atas dulu," kata Kepala BTPN Takalar usai membaca dokumen klarifikasi pembebasan utang yang diserahkan tim UN Swissindo Sulsel sebagaimana ditirukan Nurhadijah.

Sedangkan di salah satu bank Mandiri di Makassar, pihak bank tersebut hanya berani menandatangani bukti penerimaan berkas dokumen sepanjang bukan sebagai bukti persetujuan informasi tersebut.

Sementara pihak otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Makassar menunjukkan sikap ingin tahu. "Kalau boleh tahu, domisili hukumnya dimana dan sumber dananya dari mana ya ?," tanya Kepala Bagian Edukasi Perlindungan Konsumen Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Makassar, Norma Sita, kepada La Ceni Kalean yang mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan Swissindo merupakan hal yang baru bagi pihak OJK Makassar.

Seorang pejabat Bank Indonesia (BI) Cabang Makassar yang ditemui usai sama-sama mengikuti release data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Jumat (15/7/2016), pun menampik saat ditanya soal issu UN Swissindo. "Ah tidak ada itu, dan kalau ada kita pasti umumkan," jawab pejabat itu sebelum keluar dari pintu lift.

Sementara Advokat Un Swissindo Yunasril Yuzar SH pada dinding akun facebooknya, 2 Juli, menulis, "................ cek ke BI atau Swissido atas kebenaran informasi Pembebasan Beban Utang, Swissindo resmi bebaskan utang rakyat tanggal 4 februari 2016, dengan menyebutkan account dan nilai dan World Bank, ga mungkin main-main, Kejahatan International dgn membawa-bawa logo UNO dan World Bank, nyatanya Swissindo sudah banyak mengeluarksn surat dan data, serta membawa-bawa nama Pentagon, CIA, FBI, Seato, Nato, Non Blok suatu hal bodoh kalau Swissindo main-main, apa untungnya......."

Dokumen UN Swissindo yang diterima mengisyaratkan, dengan terbitnya dokumen Akuisisi Dunia Diawali Dari indonesia, maka apabila ada yang dengan sengaja menghalang-halangi proses ini maka di dalamnya melekat penerapan hukum internasional dengan ancaman sanksi penjara 100 tahun atau denda US$1.000 trilyun.

Informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang masuk ke redaksi menyebutkan, presiden Jokowi sudah memberi sinyal lampu hijau terhadap prihal ini, dan dalam waktu dekat akan diumumkan oleh pemerintah RI. (iskandar)